Apa itu teori ketertiban umum?
Berdasarkan definisi tersebut, ketertiban umum merupakan suatu asas dan standard yang dibentuk oleh badan pembuat undang- undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat.
Jelaskan kondisi dimana hukum asing dapat dikesampingkan?
Prinsipnya, jika pemberlakuan hukum asing dapat menimbulkan pelanggaran atau bertentangan dengan sendi-sendi pokok hukum setempat (lex fori), maka hukum asing tersebut dapat dikesampingkan atas dasar demi kepentingan umum atau ketertiban umum.
Apa yang dimaksud dengan vested right?
Pengertian vested rights dalam arti yang terbatas yaitu hak-hak yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah hukum asing dapat diakui selama pengakuan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum lex fori.
Mengapa domisili perlu dikaji dalam perbandingan hukum perdata?
Domisili sangat pentig bagi subjek hukum, karena: Domisili digunakan untuk menentukan dimana seseorang harus melakukan perkawinan. hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak ( Pasal 76 KUH Perdata ).
Jelaskan dan sebutkan apa saja yang termasuk dalam kejahatan ketertiban umum?
Contoh kongkrit, kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam KUHP adalah : Penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara; Menyatakan perasaan permusuhan terhadap pemerintah; Menyatakan perasaan permusuhan terhadap golongan tertentu; Menghasut di muka umum umum yang …
Apa yang dimaksud dengan teori Kualifikasi Lex Fori?
Teori Kualifikasi Lex Cause sering pula disebut Kualifikasi Lex Fori yang Diperluas. Inti Teori : Teori ini beranggapan bahwa proses kualifikasi dalam perkara HPI dijalankan sesuai dengan sistem serta ukuran-ukuran dari keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan perkara. Tokoh : Martin Wolff.
Apa yang dimaksud dengan lex loci contractus?
1. Teori Lex Loci Contractus → suatu kontrak ditentukan oleh hukum di mana tempat kontrak itu dibuat, di mana ia diciptakan, dilahirkan. Teori ini digunakan untuk menentukan akibat-akibat hukum dari suatu perjanjian. 3. Teori proper law of the contract → pilihan hukum ditentukan dari “intention of the parties”.
Apa yang dimaksud dengan prinsip locus regit actum?
Pasal 18 AB ini menyatakan bahwa mengenai bentuk perbuatan hukum berlaku asas “locus regit actum” , hukum dari tempat dimana perbuatan hukum itu dilakukan.
Apa yang dimaksud dengan hak hak yang diperoleh dalam HPI?
HAK-HAK YANG TELAH DIPEROLEH Istilah Indonesia lainnya adalah “pelanjutan keadaan hukum”. Dalam HPI hal ini bukan saja hak-hak yang bersifat kebendaan tetapi juga hak-hak kekeluargaan dan status personil. Dan kalai hak itu belum diperoleh, maka belum ada hak.
Apa perbedaan prinsip antara titik taut primer dengan titik taut sekunder?
Titik Taut Primer dalam kasus dilihat dari tempat kedudukan dan status badan hukumnya, sedangkan Titik Taut Sekunder dilihat dari tempat terletaknya benda, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum dan tempat ditandatanganinya kontrak.
Apakah ketertiban umum harus dipakai secara hemat?
Diantara para penulis HPI sudah dikemukakan peringatan-peringatan supaya ketertiban umum ini hanya dipakai secara hemat. Hanya jika diperlukan sekali sebagai “ultimum remedium” [10] boleh dipakainya ini. Jika terlalu banyak dipergunakan lembaga ketertiban umum ini, kita bisa dicap sebagai menganut “rechts-farizeisme” [11].
Bagaimana definisi ketertiban umum?
Batasan atau definisi ketertiban umum memang sering menjadi perdebatan dalam konteks eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia. Masalah ini pernah dibahas dalam salah satu diskusi yang diadakan hukumonline.com bertajuk Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia.
Apa yang dinamakan ketertiban umum?
Apa yang dinamakan ketertiban umum internasional adalah kaidah-kaidah yang bermaksud untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhan. Kaidah-kaidah yang termasuk ketertiban umum intern adalah kaidah-kaidah yang membatasi kebebasan perorangan. [14]
Apa yang berlaku dalam Bab V KUHP?
Berpedoman kepada Bab V KUHP (Pasal 154 – Pasal 181): – namun, tanpa mengurangi berbagai bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam Bab V KUHP tersebut, tidak seluruhnya bahkan kurang relevan diterapkan dalam domain hukum perdagangan.