Uraikan apa yang dimaksud dengan Trias Politika dalam pembagian kekuasaan di Indonesia?
Pada intinya, Trias Politica merupakan sebuah ide untuk memisahkan pemerintahan menjadi 3 bagian, yaitu Legislatif (Pembuat Undang-Undang), Eksekutif (Pelaksana Undang- Undang), dan Yudikatif (Pengawas Pelaksana Undang-Undang).
Apa yang melatarbelakangi di Indonesia ada sistem pembagian kekuasaan?
pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara kesatuan republik Indonesia.
Apa yang melatarbelakangi Trias Politika?
Semangat dasar yang melatarbelakangi Montesquieu mengutarakan konsep Trias Politica adalah adanya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan oleh manusia (abuse of power).
Bagaimana penerapan konsep trias politika di Indonesia?
Pengaplikasian Trias Politika di Indonesia saat ini dibagi ke dalam Eksekutif (Presiden dan Kabinet), Legislatif (MPR, DPR, DPD), dan Yudikatif (MA, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial). Selain itu, Indonesia memiliki lembaga pengawas keuangan yaitu BPK yang sudah ada semenjak zaman Indonesia merdeka.
Pemerintahan di Indonesia bertumpu pada Trias politika Apakah yang dimaksud dengan trias politika dan bagaimana penerapannya dalam pemerintahan di Indonesia?
Jawaban: Trias Politika adalah sebuah teori yang menerapkan pembagian kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif.
Apakah yang dimaksud dengan trias politika dan sebutkan pembagian pemerintahan dalam trias politika?
Montesquieu paling dikenal dengan ajaran Trias Politika (pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga): eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif atau kehakiman (pengawas pelaksanaan undang-undang).
Yang manakah berikut ini yang termasuk urutan yang benar tentang pembagian kekuasaan menurut Trias Politica?
Pembagian kekuasaan menurut teori trias politika :
- Legislatif : kekuasaan yg membuat UU ( DPRD, DPD)
- Eksekutif : kekuasaan yg menjalankan UU (Presiden dan Wakil. Presiden)
- Yudikatif : kekuasaan yg mengawasi jalannya pemerintahan ( MA, MK, dan KY )
Bagaimana sistem pembagian kekuasaan di Indonesia?
Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia membedakan atas tiga hal yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketentuan yang tertuang dalam konstitusi ini untuk menjaga check and balances dalam menjalankan pemerintahan. Hasilnya kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol sebaik-baiknya.
Apa pembagian kekuasaan?
Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif), sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.
Apa yang dimaksud dengan trias politika dan apa yang melatarbelakangi trias politika tersebut?
Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah trias politica atau trias politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang akan tetapi kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.
Apakah yang dimaksud Trias politika?
Konsep trias politika merupakan doktrin konstitusional mengenai pemisahan kekuasaan dalam cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif.